Menakar Komitmen Hukum Pemerintah

Publik menaruh harapan besar terhadap Presiden terpilih, Joko Widodo, untuk dapat melaksanakan good governance, termasuk didalamnya komitmen terhadap penegakan hukum.

Pemerintahan sebelumnya, dibawah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, telah berhasil mengeluarkan Indonesia dari 10 besar ranking negara terkorup dunia dengan skor persepsi korupsi terakhir berjumlah 34 (data transparency.org tahun 2014).

Adalah sebuah hal yang tidak berlebihan jika publik berharap lebih terhadap pemerintahan yang baru, untuk dapat mempertahankan prestasi pemerintahan sebelumnya, syukur-syukur menjadi lebih baik.

Akan tetapi, belum genap 100 hari, pemerintahan baru ini telah ternodai sebuah insiden hukum: Calon Kapolri (kini telah jadi Kapolri Terpilih) dijadikan tersangka oleh KPK dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

Majalah Badilag Edisi Kelima (Desember 2014)

Majalah Badilag Edisi Kelima akhirnya terbit, bersamaan dengan momen ada momen spesial, yakni Peringatan 25 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama (UU No 7 Tahun 1989), yang mana acara tersendiri dari peringatan 25 tahun UU PA ini telah diselenggarakan oleh Badilag di Bandung. (Cek Majalah Badilag sebelumnya, di artikel Majalah Badilag Edisi Pertama dan Majalah Badilag Edisi Kedua, Majalah Badilag Edisi Ketiga, dan Majalah Badilag Edisi keempat  )

Majalah spesial edisi Ulang Tahun, mengangkat Laporan Khusus yang spesial pula tentang Dirgahayu UU PA dalam empat rubrik: Jalan Panjang Merengkuh Eksistensi; Memaparkan tentang eksistensi Peradilan Agama sejak jaman dulu kala, mulai abad ke-7, hingga saat ini, Berkembang Pasca Satu Atap; Perkembangan sisi Organisasi, Administrasi, Finansial, dan Kompetensi Peradilan Agama mulai masa Satu Atap Mahkamah Agung (2004), Pasang Surut Kewenangan; Dinamika Kewenangan Peradilan Agama sejak keberadaannya diakui secara yuridis (1882-sekarang), dan Meneguhkan Identitas: Peradilan Keluarga atawa Peradilan Islam?; Hipotesa bentuk Peradilan Agama dimasa yang akan datang.

Majalah Badilag Edisi Keempat (Juli 2014)

Setelah Majalah Badilag Edisi Pertama dan Majalah Badilag Edisi Kedua, dan Majalah Badilag Edisi Ketiga, Majalah Badilag Edisi ke 4 kembali terbit sebagai progress report diskusi hukum triwulan Lingkar Studi Hukum (Legal Studies Center) yg kali ini mengangkat tema "Kepercayaan Publik Terhadap Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah", dengan narasumber Muliaman D. Hadad., Ph.D., Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dalam rangka tindak lanjut penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kerjasama Pelatihan Hakim di Bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan antara Mahkamah Agung (MA) bersama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK.

Majalah Edisi ke 3 mengangkat Laporan Khusus Sengketa Ekonomi Syariah dan Kepercayaan Publik yang disajikan dalam empat rubrik: Bersinar di Tengah Gulita; Memaparkan tentang apresiasi yang diterima oleh Pengadilan Peradilan Agama dari berbagai segi karena kualitas dan kepuasan terhadap layanan, Berkaca ke Pengadilan Manca, Mencari Akar Masalah Penyebab Ketidakpercayaan Terhadap Pengadilan Agama, dan Menggantang Asa Membangun Solusi

Silang Sengkarut Sengketa Pilkada

Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan gugatan untuk menghapus sengketa perkara pemilihan kepala daerah (pilkada) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
 

Di dalam putusannya, hakim konstitusi menilai bahwa Pasal 236 C Undang Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Pasal 29 Ayat 1 huruf e UU Nomor 48 Tahun 2009 dianggap inkonstitusional.

Saat ini, Mahkamah Konstitusi kembali murni menjadi Guard of Constitution, tanpa diembel-embeli kewenangan lain, dan kita boleh berharap bahwa fokus Hakim Mahkamah Konstitusi tidak lagi terpecah untuk mengurusi perkara sengketa Pilkada.

Nusyuz: Konsep Menakar Kedurhakaan Dalam Rumah Tangga

Oleh: Dadi Aryandi, S.Ag

Sebagian besar penyebab perceraian adalah kemelut rumah tangga yang disebabkan pertengkaran yang terus menerus. Pertengkaran suami istri dapat saja dipicu oleh sekadar rasa bosan satu terhadap yang lain; atau oleh karena masing-masing tidak memenuhi hak pasangannya; dan bisa pula karena masalah remeh temeh.

Apapun pemicu pertengkaran itu, bisa jadi menyebabkan pasangan berkeberatan memenuhi kewajibannya. Ketika salah satu tugas tidak dipenuhi, maka berarti ada suatu pembangkangan, tidak taat. Dalam Hukum Perkawinan agama Islam (Fiqh Munakahat), pembangkangan ini dikenal dengan istilah nusyuz.

Dalam kasus perceraian, perbuatan nusyuz bukan saja memperkuat pertimbangan hukum bahwa permohonan/ gugatan perceraian tersebut telah cukup alasan untuk dikabulkan, namun juga berimplikasi langsung terhadap ada/tidaknya kewajiban mantan suami utk membayar nafkah selama masa iddah kepada mantan istri, dan/atau terhadap ada-tidaknya kewajiban membayar nafkah madliyyah (nafkah lampau yang belum dibayarkan) sebelum suami-istri tersebut bercerai.

Majalah Badilag Edisi Ketiga (Desember 2013)

Setelah Majalah Badilag Edisi Pertama dan Majalah Badilag Edisi Kedua, Majalah Peradilan Agama edisi ke-3 kembali terbit sebagai progress report diskusi hukum triwulan Lingkar Studi Hukum (Legal Studies Center) yg kali ini mengangkat tema "Perkembangan Ekonomi Syariah dan Potensi Sengketanya", dengan narasumber Dr. Ir. H. Adiwarman A. Karim, MBA, MAEP dan Prof. Dr. Jaih Mubarok.

Majalah Edisi ke 3 mengangkat Laporan Khusus Ekonomi Syariah yang disajikan dalam empat rubrik: Menanti keajaiban keenam perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia; Memaparkan tentang dualisme penyelesaian sengketa litigasi Ekonomi Syariah yang sempat ada; Membahas perkara-perkara sengketa Ekonomi Syariah yang telah diselesaikan di Peradilan Agama; dan menggambarkan tentang kedudukan KHES & KHAES dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan efektivitas penerapannya.

Majalah Badilag Edisi Kedua (September 2013)

Setelah penerbitan Majalah Badilag Edisi Pertama, Majalah Peradilan Agama edisi ke-2 kembali diterbitkan sebagai progress report diskusi hukum triwulan Lingkar Studi Hukum (Legal Studies Center) yg kali ini mengangkat tema "Penemuan Hukum", dengan narasumber Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL.

Majalah Edisi ke 2 mengangkat Laporan Khusus Penemuan Hukum di Peradilan Agama yang disajikan dalam empat rubrik: Mengulas pengertian dan sejarah penemuan hukum; Memaparkan metode-metode penemuan hukum; Membahas praktik-praktik penemuan hakim di peradilan agama dari masa ke masa; dan Memaparkan tantangan-tantangan penemuan hukum ke depan.

Majalah Badilag Edisi Pertama (Mei 2013)

Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, mulai bulan Mei 2013 mengadakan diskusi hukum yang diberi nama Lingkar Studi Hukum (Legal Studies Center) dan menerbitkan majalah tiap triwulan.

Legal Studies Center dihadiri para pakar yang mumpuni di bidangnya, sejumlah Hakim Tinggi dan Hakim Tingkat Pertama dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk Edisi Perdana, narasumbernya adalah Prof. Yahya Harahap, S.H.

Hasil dari diskusi ini kemudian dituangkan di Majalah Peradilan Agama. Fokus bahasan edisi perdana adalah tentang Peningkatan Kualitas Putusan yang terdiri dari Pertimbangan Hukum, Sistematika Putusan, Bahasa Putusan, dan Template Putusan. 

KUMPULAN YURISPRUDENSI PERKARA PERDATA

Untuk semua pengunjung Blog saya yang tertarik untuk memiliki eBook Kumpulan Yurisprudensi Perkara Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia (versi PDF), silahkan download di link ini: http://goo.gl/A3M9jC

File ini terdiri dari 44 halaman, saya compile dari beberapa sumber. Apa yang saya buat ini mungkin tidak mencantumkan semua Yurisprudensi Perdata yang ada, tapi saya usahakan untuk memilih beberapa Yurisprudensi yang sekiranya penting untuk diketahui.

Dan akhirnya, semoga bermanfaat.

Best Regard

Admin

Asa Independensi Kekuasaan Kehakiman

Menkominfo Tifatul Sembiring berencana akan menggelar dialog dengan Mahkamah Agung (MA) untuk menjelaskan peraturan izin Frekuensi ke pengadilan berkaitan dengan vonis 4 tahun eks Dirut IM2 Indar Atmanto. 

Dan untuk yang kesekian kalinya, intervensi terhadap indepensi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dilakukan oleh pihak lain,